Alih Fungsi Lahan Diperketat, Jaga Lingkungan Rusak dan Bencana  

Foto: Anggota DPRD Jatim, Dr Ir Daniel Rohi MEng. Insert: Pemaparan narasumber terkait bencana Hidrometeorologi.

JATIM – Lingkungan yang aman dari ancaman bencana perlu terus didorong. Kolaborasi lintas daerah dibutuhkan agar pembangunan yang dilakukan tetap berwawasan lingkungan yang aman bencana.

“Semua daerah di Malang Raya perlu berkolaborasi mencegah dan mengantisipasi bencana akibat kerusakan lingkungan. Jangan lagi terlalu ada ego sektoral,” tegas anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Daniel Rohi, dalam kesempatan acara diskusi di Malang, Sabtu (27/11) siang.

Dikatakan Daniel Rohi, dibutuhkan alokasi anggaran pemerintah setidaknya Rp 125 miliar untuk penanganan dan antisipasi munculnya bencana hidrometeorologi. Akan tetapi, lanjutnya, adanya intervensi pemerintah ini tak lantas tidak didukung kebijakan dari pemerintah Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang.

“Mengatasi ancaman bencana hidrometeorologi di Malang Raya jangan hanya administratif (kewilayahan), namun harus juga dengan kolaborasi komprehensif. Baik pada aspek kebijakan, penganggaran, maupun teknis,” tegas Daniel.

Daniel Rohi menegaskan, banyaknya lahan kritis dan alih fungsi lahan menjadi biang bagi terjadinya bencana dampak dari hidrometeorologi. Karena itu, menurutnya harus diatur dengan ketentuan tepat agar tidak lagi terjadi alih fungsi lahan yang bisa merusak keseimbangan lingkungan ini.

“Dalam waktu 3-4 bulan, kami ditarget pemerintah menyelesaikan perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Perda ini akan mengatur kawasan wilayah di semua daerah di Jawa Timur,” imbuh anggota dewan Fraksi PDIP ini.

Adanya Perda RTRW ini, maka kegiatan pembangunan di daerah harus berpedoman tata ruang dan lingkungan yang ada. Melalui perda ini, kebijakan pembangunan yang dihasilkan harus berpihak pada kelestarian lingkungan dan harmoni sosial, bukan semata kepentingan ekonomi.

Diskusi yang mengangkat tema ‘Antisipasi dan mitigasi bencana hidrometeorologi di Malang Raya’ ini juga dipandu Ketua PII yang juga mantan Rektor UB, Prof Dr M Bisri, dan Kadis Kehutanan Jawa Timur, Dr Ir Jumadi.

Sejumlah anggota DPRD dan jajaran OPD terkait dari Malang Raya juga hadir mengikuti sosialisasi dan diskusi bertema antisipasi bencana ini. [red1]