AMEG – Rekrutmen PPPK dinilai masih belum sepenuhnya memihak nasib guru honorer. Skema afirmasi penambahan nilai passing grade (kelulusan) masih berat untuk bisa mengangkat peluang mereka bisa lolos.
Hal ini juga menjadi sorotan PGRI Kabupaten Malang, yang menganggap sistem rekrutmen PPPK masih dianggap berat bagi sebagian guru honorer.
“Masih banyak guru honorer usia tua yang tidak mampu mengambil kesempatan PPPK. Afirmasi tambahan nilai passing grade 15 persen bagi honorer tak banyak membantu,” kata Ketua PGRI Kabupaten Malang, Dwi Sucipto, Sabtu (13/11) siang.
Diungkapkan Dwi, banyak kelemahan yang berpotensi menimbulkan masalah karena sistem rekrutmen yang kurang tepat dari pemerintah. Ia lalu membeberkan, banyak keluhan yang diterimanya dari para guru honorer setelah rekrutmen PPPK tahun ini.
Persoalannya juga, lanjut Dwi, banyak honorer dalam satu induk sekolah yang pada akhirnya tidak diuntungkan, meski usia dan masa kerjanya lebih tua dan lama.
“Jadi, kuota PPPK tiap sekolah hanya 1 atau 2. Sementara, di sekolah tersebut jumlah honorer peserta tes rekrutmennya rata-rata 8 orang. Kurang adil persaingannya,” beber Dwi Sucipto.
Apalagi, rencananya pada rekrutmen PPPK tahap 2 nanti, kuota bisa diperebutkan guru lain, baik dari sekolah swasta atau madrasah.
Dwi Sucipto sendiri, bersama Tim 7 PGRI Jawa Timur, pernah menggodok usulan dan formula alternatif agar rekrutmen PPPK bisa tetap adil, terutama bagi guru honorer dengan masa kerja jauh lebih lama.
Diungkapkan Dwi, sebenarnya ada lima hal yang kami sodorkan, termasuk afirmasi dengan menghitung masa kerja guru, dengan nilai tidak sama. Juga, guru berusia 50 tahun ke atas bisa langsung diloloskan.
“Akan tetapi, hanya afirmasi tambahan nilai passing grade yang disetujui pemerintah. Dan nyatanya, masih belum banyak membantu. Banyak guru dengan masa kerja lebih lama tidak lulus PPPK tahun ini,” imbuh pria yang juga pengawas SD Korwil Poncokusumo ini.
Berdasarkan data PPPK yang diperolehnya, tercatat setidaknya 829 guru peserta tes rekrutmen yang tidak lolos. Rinciannya, 600an guru SD dan sisanya guru jenjang SMP.
“Mereka nanti diberi kesempatan ikut rekrutmen tahap 2. Tapi, jangan dikira akan mudah. Karena itu, kami akan bergerak lagi mendesak usulan agar nasib sisa guru honorer ini lebih berpeluang lolos PPPK,” demikian Dwi Sucipto. (*)
Foto: Ketua PGRI Kabupaten Malang, Dwi Sucipto.
Komentar